Rapat Kerja SILN
Sunday, 21 January 2007

ImageRapat Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dihadiri oleh 84 orang yang terdiri dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Luar Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Departemen Keuangan, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Penyelenggara dan Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri serta panitia dilaksanakan pada tanggal 20-22 Desember 2006 lalu bertempat di Senayan Meeting Room, Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Sekolah Indonesia Bangkok yaitu Bapak Bekti Nusantara (Plh. Kepala SIB). Setelah sekembalinya dari Jakarta, Sekolah Indonesia Bangkok mengadakan sosialisasi hasil kegiatan tersebut kepada seluruh guru SIB dan KBRI Bangkok dengan kesimpulan laporan sebagai berikut: 

    1. Perlu kesepakatan antara Departemen Luar Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional dalam merumuskan visi SILN, sebagai modal dasar dalam pengembangan SILN.

    2. Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 35 maka penyelenggaraan SILN harus tetap dipertahankan keberadaannya dan harus terus dikembangkan sebagai pintu gerbang Indonesia di luar negeri.

    3. Status swasta berbantuan yang melekat pada SILN menyebabkan kurang mendapat perhatian dan pembinaan, baik dalam hal pembiayaan, sarana prasaran maupun yang bersifat ketenagaan/teknis. Untuk itu wacana dinegerikan atau menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Kebudayaan dibawah naungan Departemen Luar Negeri yang selanjutnya diatur dalam SKB atau peraturan lain yang lebih tinggi.

    4. Dalam rangka upaya SILN menjadi UPT perlu dilakukan studi kelayakan terhadap SILN yang ada untuk dapat dibuat model sebagai sekolah bertaraf internasional, untuk memenuhi amanat UU Sisdiknas.

    5. Sistem pembiayan SILN nantinya sangat tergantung dari status SILN menurut SKB baru yang akan disusun

    6. Jika SILN menjadi UPT maka SILN perlu mendapatkan pendanaan yang jelas yang berada dalam pos anggaran yang pasti.

    7. Mulai dari perekruitan dan pembinaan perlu penanganan unit kerja sebagai leading sector, dalam hal ini Dirjen PMPTK (Direktorat Profesi dan Direktorat Tendik) dengan tetap berkoordinasi dengan unit-unit terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

    8. Pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antara lain dengan serifikasi harus dilaksanakan secara sistemik dan berkesinambungan. Begitu pula kesejahteraannya seperti yang diberlakukan di dalam negeri.

    9. Dalam hal pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk sebuah standar operasional prosedur sebagai penjabaran dari ketetapan dalam SKB.

    10. Setelah raker ini perlu dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya untuk membuat rancangan SKB baru antara unit-unit kerja dan instansi terkait.